Anggota DPR Serukan Pemerintah Fokus ke Industri Brown Sugar

19-02-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Jawa Tengah, di Pendopo Istana Mangkunegaran Surakarta Solo, Jawa Tengah, Kamis (18/2/2021). Foto : Nadi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukarromah menyoroti rendahnya industri gula kelapa atau brown sugar di Indonesia. Padahal potensi lahan dan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini cukup mumpuni. Ia menyayangkan, jika bicara mengenai gula, selalu terfokus kepada persoalan impor gula rafinasi dan gula tebu, padahal brown sugar ini juga bisa dijadikan komoditi andalan Indonesia untuk perdagangan luar negeri.

 

“Gula kelapa atau disebutnya itu brown sugar organik, ini adalah salah satu potensi yang sangat luar biasa di Indonesia. Di Banyumas, disitu 29 ribu kepala keluarga adalah petani gula kelapa, sehingga betul-betul potensi yang bagus bagi Indonesia,” ungkap Siti Mukaromah di Pendopo Istana Mangkunegaran Surakarta Solo, Jawa Tengah, Kamis (18/2/2021).

 

Ia menambahkan, brown sugar belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, begitu pula sektor perindustrian dan perdagangan harus melihat brown sugar sebagai komoditi alternatif. “Ketika kita berhadapan dengan persoalan impor rafinasi, gula tebu dan lain sebagainya, saya berharap brown sugar ini menjadi fokus yang harus pemerintah memaksimalkan,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Siti Mukarromah memaparkan, brown sugar produk Indonesia bisa bersaing jika pemerintah fokus dan menekuni betul brown sugar ini. Terkait pengembangan brown sugar, ia menilai Indonesia masih kalah dengan Filipina, baik kalah cepat juga kalah saing. Padahal Indonesia memiliki potensi, pasar, keterampilan dan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan brown sugar yang dimiliki Filipina.

 

Untuk itu, politikus Fraksi PKB ini juga ingin menyampaikan kepada Kementerian BUMN potensi brown sugar yang besar ini sudah seharusnya dapat dikembangkan menjadi bagian dari alternatif untuk keluar dari persoalan perekonomian yang ada saat ini.

 

“Potensinya ada, masyarakatnya bergerak, riil dari masyarakat pedesaan yang secara ekonomi pendidikannya itu sangat-sangat terbatas dan rendah. Jadi kita berharap ini menjadi bagian dari komoditi yang harus dilihat secara serius kemudian dimaksimalkan agar menjadi pemasukan secara anggaran atau perekonomian buat Indonesia yang lebih baik lagi,” tutupnya. (ndy/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...